Jakarta, IGONTV.com — Palestina mengambil langkah diplomatik penting dengan secara resmi mendaftar sebagai anggota baru aliansi ekonomi BRICS. Langkah strategis ini menandai upaya Palestina memperluas pengaruhnya di kancah global, bersamaan dengan meningkatnya pengakuan internasional atas status kenegaraannya.
Permohonan resmi itu diajukan Otoritas Palestina (PA) baru-baru ini, sebagaimana disampaikan Duta Besar Palestina untuk Rusia, Abdel-Hafiz Nofal. Ia menyebut, meskipun belum ada jawaban resmi dari BRICS, Palestina siap berpartisipasi sebagai negara undangan sampai memenuhi seluruh syarat keanggotaan penuh.
“Palestina akan tetap hadir dalam forum ini meski sementara sebagai tamu, hingga tiba waktunya kami diterima sebagai anggota permanen,” kata Nofal dalam keterangan kepada kantor berita RIA.
BRICS — forum yang digagas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan — kini menjadi poros baru ekonomi dunia yang menyaingi dominasi Barat. Setelah memperluas keanggotaan dengan Mesir, UEA, Ethiopia, dan Iran pada 2024, blok ini semakin diperhitungkan setelah Indonesia juga bergabung pada Januari 2025.
Langkah Palestina mendapat sambutan hangat dari Beijing. Pemerintah China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menyebut BRICS sebagai wadah strategis bagi negara-negara berkembang dan pasar baru untuk mendorong dunia multipolar.
“Platform ini menjadi kekuatan penting dalam menciptakan tatanan global yang lebih setara dan demokratis, serta telah mendapat pengakuan luas dari negara-negara Global South,” ujar Guo, dikutip Anadolu Agency.
Pendaftaran Palestina ke BRICS memperkuat momentum diplomasi yang tengah berkembang. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah negara Barat seperti Prancis, Inggris, Australia, Kanada, hingga Portugal menyatakan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Palestina — sinyal perubahan besar dalam politik internasional.
Di sisi lain, dukungan global ini muncul di tengah situasi kemanusiaan yang kian memburuk di Jalur Gaza. Aksi militer Israel telah menewaskan lebih dari 65 ribu warga sipil, sebagian besar anak-anak dan perempuan, memicu tekanan dunia terhadap penyelesaian konflik yang lebih adil dan permanen.
