Jakarta, IGONTV.com – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan aparat keamanan untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu ketertiban nasional, termasuk penyerangan rumah pejabat dan fasilitas negara.
Instruksi itu disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai menghadiri Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8).
“Petugas tidak boleh ragu mengambil langkah tegas bila keselamatan pribadi, rumah pejabat, maupun fasilitas negara terancam penjarahan,” ujar Sjafrie.
TNI-Polri Diminta Bertindak Cepat
Presiden, kata Sjafrie, menugaskan Kapolri dan Panglima TNI agar bergerak cepat serta mengambil tindakan terukur terhadap para pelaku kerusuhan. Selain itu, stabilitas nasional diminta tetap dijaga melalui koordinasi erat dengan BIN, Kejaksaan Agung, hingga pemerintah daerah.
Soliditas antar-aparat menjadi kunci, terutama di tengah agenda pemerintah untuk menjaga ketertiban publik sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.
Gelombang Aksi Berubah Jadi Kerusuhan
Kerusuhan besar berawal dari aksi unjuk rasa di DPR RI pada 25 Agustus 2025. Insiden bentrokan pada 28 Agustus yang menewaskan seorang pengemudi ojek online memperluas kemarahan massa.
Dalam dua hari terakhir, 30–31 Agustus, kerusuhan di Jakarta semakin meluas. Sejumlah fasilitas umum, kantor kepolisian, hingga Mako Brimob menjadi sasaran perusakan dan pembakaran.
Rumah Pejabat Jadi Target Amukan Massa
Amukan massa juga menyasar rumah sejumlah pejabat dan figur publik. Kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni di Jakarta Utara dijebol dan dijarah, mulai dari barang elektronik hingga koleksi action figure Iron Man.
Rumah Uya Kuya di Duren Sawit dan kediaman Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan, turut dibobol. Hampir seluruh isi rumah, bahkan kebutuhan dapur, raib digasak massa.
Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjadi korban penjarahan hingga dua kali dalam semalam. Sejumlah rumah publik figur lain, termasuk yang disewa artis Nafa Urbach, tak luput dari serangan.
Gelombang kekerasan ini menegaskan eskalasi kerusuhan yang tak hanya menyasar simbol negara, tetapi juga menyerempet ranah pribadi pejabat dan tokoh masyarakat.
